Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis Electronical Government melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses implementasi tersebut. Menggunakan metode kualitatif, sumber data utama diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan teknik penentuan informan purposive sampling yang melibatkan masyarakat dan unsur pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi terkait implementasi kebijakan IKD di Kecamatan Karangploso berjalan baik. Ini terlihat dari interaksi efektif antara pembuat kebijakan, pelaksana, hingga masyarakat, yang didukung oleh sosialisasi, rapat koordinasi, FGD, serta pemanfaatan media sosial oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan Kecamatan Karangploso. Dari sisi sumber daya, Kecamatan Karangploso memiliki ketersediaan SDM yang kompeten, anggaran yang memadai, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Sikap pelaksana dari petugas kecamatan juga positif, tercermin dalam pelayanan yang ramah dan sigap kepada masyarakat. Implementasi ini turut didukung oleh struktur birokrasi yang terorganisir. Berdasarkan analisis prinsip-prinsip e-Government, implementasi IKD di Karangploso mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik digital. Efisiensi dan transparansi sudah mulai terwujud, meskipun aspek partisipasi dan responsivitas masih menghadapi tantangan teknis dan sosial yang perlu diatasi.