IMPLEMENTASI PROGRAM SMART KAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA JAJAG KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI
Implementation of the Smart Village Program to Improve the Quality of Population Administration Services in Jajag Village Banyuwangi Regency
##plugin.JadmentTheme.article.main##
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Smart Kampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Desa Jajag, Kabupaten Banyuwangi. Program Smart Kampung merupakan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di tingkat desa. Dalam implementasi kebijakan program smart kampung untuk meningkatkan kualitas pelayanan, masih terdapat banyak masyarakat yang belum memahami adanya program smart kampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini mengacu pada teori George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Smart Kampung di Desa Jajag telah berjalan dengan baik dalam meningkatkan kecepatan serta kemudahan pelayanan administrasi kependudukan. Tetapi masih terdapat permasalahan pada aspek komunikasi yang masih belum merata. Pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi metode interaktif secara rutin.
Bimantoro, A., Pramesti, W. A., Bakti, S. W., Samudra, M. A., & Amrozi, Y. (2021). Paradoks etika pemanfaatan teknologi informasi di era 5.0. Jurnal Teknologi Informasi, 7(1), 58–68. https://doi.org/10.52643/jti.v7i1.1425.
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). Handbook of qualitative research. Sage.
Hidayat, & Fitriani, I. (2020). Analisis pengaruh implementasi kebijakan daftar hadir elektronik dan pengendalian terhadap disiplin pegawai negeri sipil (Studi pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung). Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952, 5–24.
I Setiawan. (2022). Penerapan konsep Smart City dalam tata kelola pemerintahan Kota Semarang. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 14(1), 97–116.
Ii, B. A. B. (2011). To establish a link that allows the goals of public to be realized as outcomes of governmental activity, 14–53.
Lintang Pamungkas, N. (2020). Penyerahan agenda politik pemerintah: Pengelolaan kebijakan Smart Kampung berbasis society Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Transformative, 6(1), 48–71. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.01.3.
Mahsyar, A. (2011). Masalah pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif administrasi publik. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 81–90. https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22.
Menkominfo Rudiantara luncurkan “Smart Kampung” ala Banyuwangi. (n.d.). Berita Banyuwangi.
Nurdin, A. (2011). Implementasi kebijakan pemerintah daerah No. 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(2), 71–78. http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1591.
Pemkab Banyuwangi. (2017). Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang penerapan masterplan smart city melalui Banyuwangi Smart Kampung (pp. 1–5).
Purnamasari, I., Raswono, Y. M., Waeno, M., Samudera, A. A., & Suradika, A. (2025). Partisipasi masyarakat dalam penerapan smart village. Jurnal Governansi, 11(1), 83–90. https://doi.org/10.30997/jgs.v11i1.18499.
Putri Mahardhika Alamat, A. (n.d.). Curriculum vitae: I. Identitas diri.
Rantung, M. I. R. (2024). Evaluasi kebijakan publik (Konsep dan model). Tahta Media Group.
Rifauddin, M. (2020). Pengelolaan arsip elektronik berbasis teknologi. Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan, 4(2), 168–178. https://doi.org/10.24252/kah.v4i27.
Riska Chyntia Dewi, & Suparno. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Jurnal Media Administrasi, 7(1), 78–90. https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67.
Salsabila, H. N., Hartono, S., & Radjikan. (2024). Implementasi kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah di Kota Sidoarjo Jawa Timur. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 4(5), 157–165. https://doi.org/10.69957/praob.v4i05.1640.
Suandi, S. (2019). Analisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berdasarkan indeks kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur. Journal PPS UNISTI, 1(2), 13–22. https://doi.org/10.48093/jiask.v1i2.8.
Ummah, M. S. (2019). Pelayanan publik. Sustainability, 11(1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=y.
