IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA BUMDES MAYANGSARI DI DESA PESANGGRAHAN KOTA BATU
Implementation of the Policy of Government Regulation Number 11 Of 2021 Concerning Village-Owned Enterprises (BUMDes) in BUMDes Mayangsari Pesanggrahan Village Batu City
##plugin.JadmentTheme.article.main##
Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam pengembangan ekonomi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pada BUMDes Mayangsari di Desa Pesanggrahan, Kota Batu, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kerangka teori Edward III yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup efektif melalui koordinasi internal yang intensif dan dukungan penuh dari pemerintah desa. Faktor pendukung utama meliputi legalitas badan hukum yang kuat, potensi desa yang melimpah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam unit usaha. Namun, hambatan signifikan ditemukan pada aspek komunikasi eksternal, yakni belum adanya sosialisasi formal yang komprehensif serta keterbatasan akses publik terhadap laporan keuangan dan data teknis pengelolaan. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya peningkatan transparansi informasi dan pelatihan sumber daya manusia secara berkala agar tata kelola BUMDes selaras dengan prinsip akuntabilitas regulasi nasional.
Aprianti, Azizah., & Subadi, Wahyu. (2023). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dilihat Dari Aspek Komunikasi di Desa Manduin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. JAPB, 6(2), 398-412. https://share.google/UFsVGrLrhU3sAlJ0m
Elyviatino, Elsha. Putri, dkk. (2024). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Perspektif Hukum Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Gili Anyar, Bangkalan. Jurnal Media Akademik (JMA), 2(10), 1-12. https://share.google/szBNQXMJ6OzSMH1N3
Kusuma Wardani, A. N., Yuwono, S., & Salam, A. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Siliwangi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science, 13(2), 25–33. https://doi.org/10.52657/jiem.v13i2.1884
Moleong, Leo. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
Sawir, Muhammad. (2021). Ilmu administrasi dan analisiskebijakan publik: Konseptual dan praktik. Deepublish Publisher.
Setiawan, M. N. R. A., Dewi, D. A. P. S., & Setiamandani, E. D. (2023). Implementasi kebijakan pemerintah tentang pengelolaan BUMDes (Studi pada Desa Torongrejo Kota Batu). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 12(1) 9-17 https://share.google/w1empzhnvhBuWjvbZ
Sika, D., & Susanto, R. (2022). Kompetensi Pengelola BUM Desa dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Desa. Jurnal Administrasi Publik, 20(1), 74-89. https://share.google/hLDD2tLJNNC30myCu
Subarsono, AG. (2023). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi. Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Rulinawaty, R., Risnashari, R., & Lince, R. (2021). “ORANG KAMPUNG”, PEMASARAN DIGITAL, DAN KEBIJAKAN PUBLIK: SEBUAH TINJAUAN DAN AGENDA PENELITIAN. STUDI KASUS : PEMASARAN TRADISIONAL SONGKO RECCA. SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 5(1), 575–585. https://doi.org/10.31764/JPMB.V5I1.6509
Wahyudi, H. (2016). Komunikasi Informal dalam Pengembangan BUM Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jurnal Studi Pembangunan Daerah, 8(3), 50-64. https://share.google/uGj8OKuA40Z6mx2uK
Zakiati, Elya, Gunade, Djayeng Turano, & Arpandi. (2025). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Semangat Baru di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jurnal Kebijakan Publik, 2(1), 24–33. https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/961/750
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
Undang-Undang Republik Indonesia
