EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA SUMBERBRANTAS KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU
Evaluation of Tourism Village Development Policy in Sumberbrantas Village Bumiaji District Batu City
##plugin.JadmentTheme.article.main##
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Brakseng di Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap Kepala Desa Sumberbrantas, Direktur BUMDes, Kasi Pelayanan, pelaku usaha, dan wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang berlandaskan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 ini telah berjalan sejak 2021 dengan capaian awal meningkatnya PAD. Berdasarkan William Dunn pada enam kriteria evaluasi kebijakan (1) efektivitas belum optimal akibat hambatan infrastruktur, promosi digital lemah, dan keterbatasan SDM; (2) efisiensi rendah karena Dana Desa harus dibagi untuk berbagai kebutuhan dan SDM merangkap tugas; (3) kecukupan belum memadai karena fasilitas terbatas pada level operasional dasar; (4) pemerataan belum tercapai karena manfaat ekonomi terpusat pada warga sekitar kawasan Brakseng; (5) responsivitas cukup pada tahap perencanaan namun lambat dalam implementasi; dan (6) ketepatan kebijakan sudah sesuai potensi desa namun belum optimal dalam pelaksanaannya.
Antlöv, H. (2003). Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 39(2), 193–214.
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF). (2022). Strategi digitalisasi desa wisata: Panduan pengelolaan konten digital. BPOLBF.
Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. Canadian Geographer, 24(1), 5–12.
Dunn, W. N. (1994). Public policy analysis: An introduction (2nd ed.). Prentice-Hall.
Elkington, J. (1997). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. Capstone.
Haryanto, E. S. (2018). Peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 45–58.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). Panduan pengembangan BUMDes dalam pengelolaan desa wisata. Kementerian Desa PDTT.
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. (2011). Pedoman umum pengembangan desa wisata. Kemenbudpar.
Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and public policy. Scott, Foresman.
NORAD. (1999). The logical framework approach: A summary of the theory behind the LFA method. Norwegian Agency for Development Cooperation.
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Desa Wisata.
Peraturan Desa Sumberbrantas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Pariwisata Desa Sumberbrantas.
Putra, I. N. D., & Suryani, N. L. P. (2019). Evaluasi program pariwisata desa wisata Kintamani Bali menggunakan Logical Framework Approach. Jurnal Pariwisata Terapan, 3(2), 101–115.
Ramadhan, A., Kurniawan, B., & Safitri, D. (2023). Evaluasi pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Jatirejo Kecamatan Gunungpati Semarang. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 11(1), 22–36.
Sari, D. A., & Wulandari, R. (2020). Evaluasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang berdasarkan dimensi evaluasi Dunn. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 24(1), 1–18.
Turner, L. (2003). Public–private partnerships in tourism development. Journal of Sustainable Tourism, 11(5), 345–360.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
USAID. (1973). Logical framework: Modifications based on experience. USAID.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.
Weaver, D. B. (2006). Sustainable tourism: Theory and practice. Elsevier Butterworth-Heinemann.
